Solusi Mengatasi Tawuran

Posted by: marhenyantoz on: 27/09/2012

In: Artikel
Komentar Dinonaktifkan pada Solusi Mengatasi Tawuran

Tawuran antar pelajar yang mengakibatkan beberapa tewas terjadi lagi di Jakarta. Dunia pendidikan tercoreng dengan adanya banyaknya kasus tawuran antar pelajar. Setelah kejadian berulang kembali di Jakarta, berbagai kalangan berupaya mencari solusi agar tak terulang kembali jatuhnya korban sia-sia . Tak kurang dari mendikbub, anggota DPR, Komnas perlindungan anak ikut cawe-cawe mencari solusi.

Sebenarnya tawuran merupakan ekspresi kekerasan yang ditampilkan oleh pelajar karena berbagai faktor seperti lemahnya pengasuhan dan ketahanan keluarga, seperti perhatian dan kasih sayang orang tua, disharmonis/broken home, perceraian , pengaruh lingkungan pergaulan (kelompok), serta beban berat tekanan sistem pendidikan yang membuat anak stress dan barangkali banyak pengaruh lainnya.

Selama ini siswa diberbagai tingkatan sekolah telah banyak memanfaatkan waktu belajar di lingkungan sekolah. Waktu di sekolah di tingkat SMP/MTs/SMA/SMK/MA berkisar 5 -7 jam, dengan masuk sekolah dari 07.15 s/d 14.30 bahkan ada yang pulang sampai jam 16.00. Dalam hal ini siswa sudah terlalu cukup untuk mengolah cipta, rasa dan karsa selama di sekolah. Namun demikian masih saja banyak yang menganggap anak-anak banyak dipengaruhi di luar lingkungan sekolah setelah pulang.

Dengan adanya kejadian tersebut malah ada wacana penambahan jam belajar di sekolah. Jangankan ditambah, selama ini saja anak sudah menanggung beban berat karena lamanya di sekolah, anak jadi stressssssss. Anak-anak juga perlu waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya di lingkungan rumahnya. Banyak hal yang bisa dipelajari dilingkungan rumahnya, berorganisasi seperti Risma, Olah raga, Karang Taruna, sanggar seni, dll.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh berencana menambah jam siswa di sekolah. Rencana itu akan dilebur seiring dengan kurikulum nasional yang diperbarui. Mendikbud menilai, ada nilai sosial yang berubah, terlalu lama di luar sekolah membuat anak terpancing melakukan hal negatif.

“Mengapa perubahan jam sekolah ini dibutuhkan? Karena kondisi sosial kita berubah. Kalau dulu kita pulang ke rumah itu orangtua masih ada dan permainan juga masih baik tapi sekarang begitu pulang sekolah anak cenderung liar karena orangtua terlalu sibuk dan kita ingin menahan mereka biar lebih lama di sekolah,” kata Nuh.

Inilah pendapat menteri yang kurang pas, ada anggapan sekolah bahwa sekolah bisa sebagai tempat penitipan anak saja. Bagaimana dengan peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya? Ini juga yang mesti diberikan pemahaman kepada orang tua siswa. Jangan hanya mengandalkan anak serta sekolah sebagai sumber pengetahuan .

Senada yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar setuju dengan rencana pemerintah menambah jam belajar di sekolah. Menurutnya, perlunya pengemasan kurikulum yang nyaman bertujuan untuk memacu kreatifitas anak-anak sejalan dengan diberikannya waktu bereksperimen atau mempraktekkan mata pelajaran seperti Matematika terapan, Fisika dan Kimia terapan, Kewirausahaan terapan, dan kegiatan sosial lainnya. Tentu pemerintah harus menambah dana untuk melengkapi fasilitas yang diperlukan. Selama ini guru-guru juga terkendala dengan fasilitas yang diperlukan guru-guru, LCD, jaringan internet, buku-buku sumber belajar, dsb. Profesionalitas tenaga pendidik selama ini sudah dianggap cukup dengan adanya guru-guru yang sudah tersertifikasi.

Apabila pemerintah ingin memperbaiki kurikulum yang sudah berlaku mesti belajar dari negara-negara lain yang sudah maju pendidikannya dengan menyesuaikan kondisi di tanah air. Seperti halnya negara-negara yang tergabung dengan OECD , Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development). Pemerintah bisa mengadopsi kurikulum yang diberlakukan dinegara-negara maju dalam pendidikan semisal Australia, Norwegia, AS,Swedia dan Denmark.

Perlunya perbaikan kurikulum yang tidak memberatkan siswa namun hasil yang diperoleh dapat maksimal sesuai tuntutan pemerintah Indonesia. Untuk itu diperlukan perampingan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, pemenuhan kebutuhan fasilitas PBM, walaupun waktu pembelajaran tetap.