Memilih atau Menetapkan Pemimpin

Posted by: marhenyantoz on: 13/12/2010

In: Uncategorized
Komentar Dinonaktifkan pada Memilih atau Menetapkan Pemimpin

Menjelang berakhirnya tahun 2010, sudah tidak terhitung dengan jari tangan kita yang sepuluh, para pemimpin, terutama pemimpin pemerintahan masuk penjara. Banyak faktor yang menyebabkan mereka terperangkap dalam jeruji besi. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara ini. Sebenarnya mereka adalah sosok manusia yang populis, pandai, berharta banyak, dan masih banyak gelar yang disandangnya.

Masyarakatnya tentu sudah mengetahui gambaran calon pemimpin yang akan mereka pilih, dalam pemilihan masyarakat dihadapkan beberapa alternatif pasangan calon pemimpin. Setelah mereka terpilih, dan ada pemenangnya, apakah semua masyarakatnya puas dengan pasangan calon terpilih ? Secara umum mereka mengatakan kurang cocok, kecewa, karena tidak sesuai dengan pilihannya.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa sebagian masyarakat kecewa terhadap pemimpin pemenang pemilihan ?.Inilah yang perlu dicari jawabnya. Kebanyakan yang merasa puas terhadap pemimpin hasil pemilihan adalah keluarga besar, Partai pengusung calon, para team sukses (TS), kroni-kroninya, dan sebagian kecil masyarakat yang tidak tahu latar belakang si pemenang hasil pemilihan. Masyarakat kecil ini, berprinsip pada warna bendera, gambar partai, nomor urut pasangan calon atas informasi dari TS, karena sebelumnya sudah dikasih hadiah sarung, baju batik, sembako, bantuan bola voli, bantuan bola kaki, kaos seragam team sepak bola, dsb.

Ketidakberhasilan seorang pemimpin, misalkan bupati/walikota banyak dipengaruhi oleh asal muasal dia mencalonkan diri sebagai pemimpin. Bukan atas dicalonkan oleh masyarakat. Tentu tidak sedikit pemimpin yang amanah. Namun banyak pemmpin yang tidak amanah, sehingga masuk penjara. Tergantung niat awalnya, karena niatnya ingin cari keuntungan pribadi, dan kelompok pendukungnya. Inilah awal petaka suatu daerah, sehingga pembangunannya tidak sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Banyak hasil pembangunan, tidak baik, mudah rusak, tidak dirawat, disebabkan dana untuk membangun tinggal 50 % dari nilai proyek. Maka hasil proyek tidak baik, mudah rusak, karena dibangun asal jadi, dan ternyata hasilpekerjaannya juga diterima oleh pemerintah. Tentu atas hasil laporan para pengawas, konsultan, pejabat pengawas, ketidakpedulian masyarakat di lingkungan proyek. Dan masih seabreg permaslahan menyangkut carut marutnya tidak amanahnya seorang pemimpin.

Sekarang kita pikirkan, kedepan agar lebih baik, jangan sampai terulang kembali memilih calon pemimpin, hanya karena di beri iming-iming, janji-janji, dan semua masyarakat harus berani memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Tanpa diembel-embeli atas pemberian sesuatu uang atau barang. Jika kita salah pilih, maka para pemilih akan timbul rasa penyesalan, jengkel, marah, berdemo, selam 5 tahun.

Negara kita adalah negara merdeka, negara demokrasi. Maka pemimpin suatu wilayah harus melalui tahapan sesuai dengan Undang Undang (UU). Pemimpin di suatu wilayah dalam sistem demokrasi adalah dengan cara mendapatkan suara terbanyak di dalam pemilihan. Siapapun pemilihnya, entah itu orang yang berilmu atau orang jahil, orang yang baik atau orang yang jelek. Oleh sebab itu, jika yang terbanyak pemilihnya adalah para penjahat, maka jelas mereka akan memilih orang-orang jahat pula. Mereka satu ide, satu tujuan, untuk mendapatkan harta dengan cara tidak benar secara hukum, ataupun melanggar aturan agama. Maka kedepan harus ada calon yang secara histori baik atas pengetahuan dan pengalamannya selama bersosialisasi dengan masyarakat. Mari kita cari calon pemimpin berlatar belakang pendidikan yang baik, tokoh panutan, dan amanah, tidak mencalonkan diri tetapi cari orang yang bisa dicalonkan jadi pemimpin..
Pilihlah calon pemimpin yang amanah, jujur, berkeadilan. Kalaupun masyarakat Yogya sangat mendukung tetap berkeinginan Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, itu sah saja. Bukan berarti yogya anti demokrasi. Tetapi memang Yogya itu Istimewa. Semua masyarakatnya mendukung penetapan, termasuk fraksi-fraksi di DPRD kecuali satu partai tidak mendukung.

Barangkali masyarakat Yogya ingin menerapkan prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam, yaitu dengan kesepakatan ahlul halli wal ’aqdi, atau dengan cara penunjukan/penetapan pemimpin, seperti pada jaman Abu Bakar , Umar bin Khotob, dan kolifah sesudahnya.