Pemerintah Belum Siap Soal Pembatasan BBM Bersubsidi

Posted by: marhenyantoz on: 05/01/2012

In: Berita
Komentar Dinonaktifkan pada Pemerintah Belum Siap Soal Pembatasan BBM Bersubsidi

Pemerintah di awal tahun 2012 ini akhirnya meluncurkan kebijakan baru dengan membatasi pemakaian BBM bersubsidi. Pembatasan ini ditujukan untuk menghemat keuangan Negara melalui pengurangan jatah memproduksi BBM terutama jenis premium dan solar.

Nampaknya pemerintah sudah kesulitan mencari alternative mengumpulkan uang untuk membangun negeri ini. Sumber daya alam mulai menipis, sumber pajak susah ditarik karena banyak yang mengemplang pajak. Dengan berbagai alasan maka pemerintah memaksakan diri untuk mengurangi subsidi untuk memproduksi BBM.

Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan jatah pemakaian BBM bersubsidi untuk kalangan masyarakat tertentu yang bersifat social. Sedangkan masyarakat secara umum harus menggunakan BBM non subsidi.

Berita yang dimuat berbagai media adalah pembatasan pemakaian Premium /solar untuk mobil berplat hitam. Mobil berplat hitam ini tidak dikategorikan tahun pembuatannya, semua harus mengunakan BBM non subsidi. Sampai saat ini belum ada yang membahas atau memuat berita mobil Dinas ber “PLAT MERAH”.

Pemerintah nampaknya mempunyai ambisi yang cukup tinggi untuk menggoalkan cita-citanya mengurangi subsidi, tanpa memikirkan jangka panjangnya. Boleh dikatakan pemerintah nampak grusa-grusu. Bagaimana tidak dikatakan buru-buru dalam menerapkan kebijakanya. Jika kebijakan tersebut harus diterapkan bulan april 2012, sedangkan segala fasilitasnya belum tersedia. SPBG baru beberapa tempat yang menyediakan, belum lagi komponen konverternya.

Indonesia sampai saat ini belum ada yang bisa memproduksi converter gas, sementara harus mengimpor dari Negara lain. Inikan kebijakan yang kurang pas tanpa memikirkan dampaknya ke masyarakat. Jangan sampai kejadian konversi gas masa lalu yang banyak menelan korban jiwa karena sosialisasinya kurang.

Konverter gas adalah sesuatu yang baru bagi rakyat kebanyakan di republic ini. Apakah di tiap-tiap daerah sudah siap dengan berbagai fasilitas SPBG, teknisi, suku cadang dsb. Kebijakan ini akan memerlukan biaya yang cukup tinggi bagi masyarakat dengan membeli converter gas dengan berbagai merk, kualitas, ukuran yang berbeda-beda. Bila hal ini tidak dipikirkan matang-matang oleh pemerintah, masyarakat yang akan dirugikan. Seperti halnya produk tertentu pemerintan menetapkan HET juga tidak dipatuhi , apalagi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Pemerintah belum siap dengan jumlah teknisi pemasangan converter, belum juga siap kerjasama dengan para produsen converter, belum siap segala sesuatunya, segalanya belum siap, segalanya baru akan dipikirkan.

Pemerintah nampaknya hanya memandang dari sudut yang sempit tentang masyarakat yang menggunakan PLAT HITAM. Misalkan masyarakat menggunakan mobil tahun 80-an, dengan kisaran harga Rp. 25 juta. Sebut saja mobil tua, harus memasang converter yang berharga Rp. 15 juta. Walaupun pemerintah memberi kredit subsidi bunga, namun demikian masyarakat tetap akan kesulitan mencari dana Rp 15 juta, hanya membeli converter.

Penggunaan BBG yang akan diterapkan ditahun ini sekali lagi dipastikan akan memunculkan berbagai maslah di masyarakat baik rakyat miskin ataupun orang yang kaya. Rakyat miskin akan kesulitan mencari BBM bersubsidi, sedangkan orang kaya akan tambah kaya saja dengan kebijakn baru ini. Dimana letak makin kayanya? Siapa yang akan diuntungkan dengan kebijakan ini. Orang/perusahaan /pejabat yang terkait dengan datangnya converter , Importir converter, Pembuat surat ijin impor converter,Perusahaan cargo,Pengusaha SPBG, Pejabat pemberi ijin pendirian SPBG, Pengusaha penjualan converter, perusahaan/bengkel perakitan converter.

Masyarakat kecil miskin tetap akan menerim dampaknya dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat penambahan biaya penggunaan converter BBG.