Marhenyantoz's Blog

Posts Tagged ‘sertifikasi

  • Di: Berita
  • Komentar Dinonaktifkan pada Daftar Nama Calon Sertifikasi Guru PAI 2013-2015

Sertifikasi guru adalah sebuah program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Kualitas pendidikan diharapkan bisa meningkat tentu banyak faktor yang bisa berpengaruh. Salah satu faktornya adalah unsur guru. Guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak di bangku sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penngkatan kualitas pendidikan.

Guru berperan sangat penting demi terwujudnya generasi penerus bangsa ini, walaupun keberhasilan anak didik dalam menuntut ilmu tidak hanya diperoleh dari transfer ilmu yang dimiliki seorang guru. Banyak fasilitas selain guru yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai ilmu kepada anak-anak didik.

Namun demikian guru di tanah air ini bisa dikatakan profesional jika telah memiliki sertifikat pendidik. Bukan berarti seorang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik terus disebut guru profesional. Yang utama dalam hal sertifikat pendidik ini adalah tunjangan yang akan diberikan kepada seorang yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan sertifikasi bagi guru ini adalah dambaan setiap guru, boleh dikatakan inilah yang akan dikejar. Kalau gaji/honor ibarat air mengalir, walaupun sedikit tapi terus mengalir. Berbeda dengan sertifikasi guru ini, tidak bisa diharapkan mengalir terus tiap bulan akan dibayarkan.

Banyak kasus di berbagai daerah tunjangan sertifikasi belum dibayarkan beberapa bulan, bahkan ada daerah yang menghutang kepada guru sampai 2 bulan (artinya belum dibayar 2 bulan ) untuk tahun lalu, sedangkan tahun yang berjalan sudah dibayarkan mulai januar, februari. Belum lagi para pegawai yang mengurusi sertifikasi di kantor, dengan berbagai cara akan berusaha agar guru-guru yang telah mendapatkan tunjangan  “berbagai rejeki” kepada para pegawai di kantor.  Setiap waktu pemberkasan, pemberkasan….lagi, keluh guru.

Nah bagi anda yang bekerja di lingkungan kemenag, terutama PAI, berikut daftar Nama Calon Sertifikasi Guru PAI 2013-2015. Silahkan download saja Daftar Nama Calon Sertifikasi Guru PAI 2013-2015

 

 

 

 

Iklan
  • Di: Artikel
  • Komentar Dinonaktifkan pada Mutasi Guru dan Tunjangan Profesi

Profesi guru merupakan sebuah profesi yang mulia karena dalam melaksanakan tugasnya para guru dituntut bisa mentransfer ilmu pengetahuan dari berbagai sumber kepada anak didiknya. Kemulian sebuah profesi ini tentu jika diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas atas segala hal yang diberikan kepada anak didiknya.

Sekarang ini guru-guru telah banyak memenuhi standar sebagai guru yang profesional dengan telah mengantongi sertifikat sebagi “guru profesional”. Pemerintahpun tak tinggal diam dengan memberikan penghargaan berupa tunjangan sertifikasi bagi yang telah memenuhi berbagai syarat. Seperti telah mengajar minimal dalam seminggunya 24 jam.  Jika seorang guru tidak memenuhi syarat tersebut maka tunjangan sertifikasinya belum bisa dibayarkan. Inilah yang menjadi momok bagi seorang guru apabila di sekolahnya belum bisa mengajar 24 jam seminggu. Walaupun bisa dipenuhi jumlah jamnya dengan mengajar di sekolah lain baik negeri atau swasta, dengan syarat-syarat tertentu.

Kita ambilkan contoh mutasi guru dalam upaya penataan dan pemerataan guru PNS untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan formal secara obyektif . Dengan adanya mutasi ini diharapkan dapat terwujud suatu pemerataan mutu pendidikan, sehingga harapan pemerintah dapat terlaksana. Muncul sebuah pertanyaan menyangkut mutasi guru-guru : Apakah sudah tepat tindakan mutasi ini?

Atas jawaban pertanyaan ini tentu tergantung siapa yang akan menjawabnya. Jika yang menjawab pertanyaan adalah pemerintah, tentu sudah tepat. Tetapi jika yang menjawab guru-guru yang termutasi jawabnya pasti belum.

Yang menjadi ganjalan para guru yang dimutasi antara lain lokasi rumah jauh dengan sekolah baru, apalagi antar kabupaten sehingga menambah biaya transportasi, dll. Belum lagi jika mutasi alih jenjang (misal :SMP ke SD, atau SMA ke SMK) sehingga akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun jika dilihat dari sisi terpenuhinya jam wajib mengajar yang minimal 24 jam perminggu, apakah telah memenuhi syarat? Inilah yang akan dipermasalahkan oleh guru-guru yang termutasi. Jam mengajar guru-guru disekolah yang dituju tentu akan kesulitan membagi jam mengajar sesuai dengan ketentuan yang 24 jam. Ini bisa disebabkan di sekolah yang dituju pas-pasan 24 jam untuk semua guru yang tersertifikasi. Bagaimana dengan tambahan guru baru hasil mutasi, tentu guru mata pelajaran tertentu harus berbagi dengan guru baru tersebut. Sehingga tidak akan terpenuhinya jam mengajar wajib yang dipersyaratkan, dan akan berakibat guru-guru resah karena tunjangan sertifikasinya tidak akan cair.

Dengan demikian, perlu dilihat secara profesional oleh yang berwenang memutasi guru dengan melihat secara keseluruhan data yang ada. Bukan hanya sebatas keinginan sepihak untuk memenuhi target terlaksananya sebuah rencana. Pemerintah berharap semua PNS bekerja secara profesional.

 

  • Di: Berita | Islam
  • Komentar Dinonaktifkan pada Wajib Sertifikasi Para Da’i dan Ustadz : Semua Jadi Repot

Kasus teror dua bulan terakhir marak lagi di Negara kita. Sehingga membuat aparat keamanan kerja ekstra keras, mengungkap siapa saja dalang dan pelaku teror tersebut. Kasus teror ini disebutkan sebagai ulah para teroris, misalkan penembakan di Solo, meledaknya bom di Depok.

Berbagai kasus terorisme yang telah terjadi di negara ini menunjukkan bahwa sampai saat ini aparat belum bisa mengatasi secara tuntas. Para pelaku yang disebutkan tokoh seperti Dr. Azhari, Nurdin M Top sudah hilang, namun yang kelopok-kelompok kecil masih saja bermunculan. Ini mengakibatkan peran Ustadz, Da’i di negara ini dipertanyakan perannya oleh pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) . Sehingga muncul ide akan memberlakukan Sertifikasi bagi para Ustadz, dan Da’i.

Ini kan  aneh saja dengan usulan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengusulkan adanya Sertifiaksi da’i dan ustadz oleh negara. Setelah munculnya ide ini berbagai elemen masyarakat menolak adanya ide Sertifikasi bagi Ustadz dan Da’i.  Sependapat dengan pendapat Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj bahwa bila itu diterapkan maka negara di anggap terlalu jauh mengurusi agama.

Seandainya pemberlakuan Sertifikasi bagi Ustadz dan Da’I diberlakukan, wah semua jadi repot, masyarakat akan jauh dari agama, akhlaq masyarakat jauh akan lebih rusak, pembangunan di negara ini akan lebih tersendat….. korupsi merajalela.

Mengapa demikian saya sampaikan?

Selama ini penyampaian ajaran agama yang benar, memberikan pendidikan dasar keagamaan disampaikan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama, mereka peduli dengan kwajiban dakwah, walaupun tidak disebut sebagai da’i atau Ustadz. Mereka sampaikan pendidikan agama di Musholla, di Masjid, di rumah-rumah, di Lembaga Pemasyarakatan (LP), di kantor-kantor, sekolah,  dsb.

Penyampaian ajaran agama, akhlaq dan materi lainya akan berimbas pada jalannya kehidupan bermasyarakat lebih harmonis. Pembangunan negara ini menjadi lebih maju berkat orang-orang yang menyampaikan ajaran agama dengan benar, walaupun bukan para da’i. Disetiap kesempatan disampaikan hidup rukun, harmonis, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, membayar pajak, tidak korupsi, mentaati segala peraturan pemerintah dsb. Ya walaupun disampaikan hanya dalam tajuk KULTUM.

Seorang muslim adalah seorang da’i, ustadz akan memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim tentu akan berdakwah, tentu sesuai kemampuannya. Artinya ada jutaan ustadz, da’i di negara ini. Tanpa sertifikasi, tanpa ijazah pondokpun akan dengan ikhlas berdakwah.

Seandainya diberlakukan WAJIB SERTIFIKASI bagi para da’i , Ustadz, runyam juga nantinya. Seberapa kemampuan pemerintah mempunyai tenaga pensertifikasi? Mau dibawa kemana umat Islam yang ratusan juta orang tanpa bimbingan para dai dan Ustadz?

Memberantas terorisme itu intinya pada  setuju saja, pemerintah telah mempunyai perangkat aparat yang lengkap dan cukup (polisi, densus 88, BIN, dsb). Itulah kewajiban pemerintah melaksanakan Undang-undang, melindungi segenap warga negara Indonesia dari ancaman teroris. Tetapi bukan melokalisir khusus untuk umat Islam saja. Ingat, kasus penembakan di Papua tidak pernah disebutkan TERORIS?

  • Di: Berita | Sertifikasi
  • Komentar Dinonaktifkan pada Sejuta Guru akan di-Uji Kompetensi secara Bertahap

Kemendikbud. bersikukuh  akan menguji terhadap 1.200.000 -an guru yang telah tersertifikasi lulusan 2006 -2011 . Uji Kompetensi Guru (UKG) ini akan tetap digelar meskipun menuai banyak protes dari beberapa kalangan guru. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan jaringan organisasi guru 14 wilayah di Indonesia malah akan mem-PTUN-kan kemendikbud jika tetap mengadakan UKG. UKG tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal, akan diikuti oleh guru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“UKG tetap akan kita lakukan. Dimulai tanggal 30 Juli 2012. untuk tahap pertama, akan diikuti oleh guru-guru jenjang SMP. Untuk jadwal selanjutnya, akan diikuti oleh guru SD, SMA maupun SMK,” ungkap Kepala Badan Pengembangan SUmber Daya Manusia Pendidik dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP), Syawal Gultom di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (9/7).

Syawal menyebutkan, ujian UKG ini akan menggunakan sistem online yang bisa dilakukan dimana  saja yang memiliki fasilitas internet, bisa saja  di kantor kepala desa.

Hasil uji kompetensi guru ini   tidak akan diumumkan hasilnya. Karena tujuan hasil UKG ini   akan digunakan untuk data kementerian atau pemerintah.  Sehingga, pemerintah mengetahui peta kompetensi guru-guru di Indonesia,” ujarnya.

Artinya , tidak akan ada pemaksaan terhadap guru untuk ikut uji komptensi. Silahkan saja ikut boleh tidak juga silahkan. Jika ikut pihak guru  akan diuntungkan di massa mendatang karena dari hasil pemetaan para guru akan diberikan pembinaan oleh kementrian.

Jika anda para guru akan ikut Uji awal  silahkan coba lihat kisi-kisinya di sini

Jika ingin mendownload silahkan klik di sini  FisikaBahasa Inggris

JAKARTA – Mendekati pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang akan dijalankan pada akhir bulan ini, mulai muncul berita-berita menyesatkan di kalangan guru. Berita sesat ini diantaranya dihembuskan oknum tidak bertanggung jawab di dinas pendidikan kabupaten atau kota. Para guru diminta fokus menyiapkan diri menghadapi ujian.

Kabar mulai munculnya berita bohong atau sesat ini tercium oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). “Kami prihatin dengan kasus ini. Guru kok terus-terusan jadi korban kejahatan,” ujar Ketua Umum PB PGRI Sulistyo di Jakarta kemarin (8/7).

Sulistyo menjelaskan, kabar menyesatkan ini muncul dalam beberapa jenis. Diantara yang paling dominan adalah, oknum dinas pendidikan mengatakan jika UKG ini bisa berdampak pada jabatan guru. Menurut Sulistyo, oknum tadi menyebarkan informasi sesat yang menyebutkan bahwa jika tidak lulus UKG guru bersangkutan akan dicopot dari posisi guru dan dijadikan pegawai TU (tata usaha).

“Kabar ini tentu sangat menyesatkan. Kasihan para guru,” kata dia. Sulistyo meluruskan jika UKG ini tidak ada kaitannya dengan posisi guru. Selain itu, UKG juga tidak dikaitkan dengan pengucuran tunjangan profesi pendidik (TPP). Jadi jika ada guru yang tidak lulus UKG, dia akan tetap menjadi guru dan juga tetap menerima TPP bagi guru yang bersertifikat.

Sulistyo menduga ada motif uang dengan tersebarnya kabar menyesatkan ini. Dengan adanya kabar tersebut, para guru tentu gelisah dan gundah. Selanjutnya, oknum dinas pendidikan ini lantas mengkoordinir guru-guru yang gelisah tadi untuk membentuk semacam penataran bertarif tinggi. Nah, dari proyek penataran inilah oknum dinas pendidikan itu mengumpulkan uang dari para guru.

Selain itu, tujuan menyebarkan kabar sesat ini memang sengaja untuk membuat iklim pendidikan di daerah gaduh. Dengan demikian, guru tidak bisa mengajar dengan tenang.

Apapun tujuannya, Sulistyo mengatakan jika penyebaran berita sesat ini merupakan perbuatan tercela. Selain itu juga bisa masuk kategori penipuan. “Sebab sudah jelas dari Kemendikbud tujuannya hanya untuk pemetaan,” katanya.

Sulistyo meminta para guru untuk menghiraukan berita sesat tersebut Sebaliknya, para guru diminta untuk fokus menghadapi UKG. Sulistyo meminta guru tidak perlu takut untuk menghadapi ujian ini. Dia berharap, para guru bisa menjawab soal ujian secara jujur sehingga hasil UKG bisa objektif.

Jika hasil UKG bisa objektif, bisa menjadi semacam dasar kebijakan untuk Kemendikbud mengeluarkan program-program peningkatan kemampuan guru. “Peningkatan kemampuan guru ini sejalan dengan misi PGRI. Jadi kami dukung ujian ini,” kata dia.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Kebudayaan Musliar Kasim prihatin mendegar munculnya berita sesat di kalangan guru tersebut. Dia mengatakan, prilaku menyebarkan berita sesat itu sudah menjurus pada penghasutan. “Guru saya kira sudah bijak. Jangan percaya atau termakan hasutan itu,” tandasnya.

Dia meminta guru harus terus berkoordinasi dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) di setiap provinsi. Selain itu, guru juga harus meminta informasi yang akurat dari pegawai dinas pendidikan yang sudah dipercaya.

Musliar lantas meluruskan kebijakan soal UKG tersebut. Dia mengatakan, ujian yang akan digelar pada 30 Juli itu khusus untuk guru bersertifikat. Dia menegaskan ujian ini tidak ada kaitannya dengan posisi guru maupun pengucuran TPP. Dia mengatakan, guru yang tidak lulus UKG tetap menjadi guru. Hanya saja setelah UKG guru yang tidak lulus ini akan mengikuti semacam pendidikan dan pelatihan.

“Profesi guru juga perlu recharging, jangan leha-leha. Seperti dengan profesi dokter atau lainnya,” kata dia. Musliar tidak ingin guru yang sudah menerima sertifikasi harus secara berkala dikontrol kompetensi mengajarnya. Dengan pendapatan yang meningkat tajam, Musliar meminta guru bijak dalam membelanjakan gajinya. Diantaranya dengan menyisihkan untuk mengikuti seminar-seminar peningkatan kompetensi. Sumber : JPNN 

Sejumlah Guru Siap PTUN-kan Mendikbud
Buntut Dari Kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG)

JAKARTA – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjalankan uji kompetensi guru, membuat sebagian guru resah. Mereka menilai kebijakan ini terus berubah-ubah. Mereka siap menggugat Mendikbud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Uji Kompetensi Guru (UKG) tetap dijalankan mulai 30 Juli mendatang.

Kebijakan soal menguji kemampuan guru ini memang terus berubah di internal Kemendikbud. Awalnya, UKG ini diberinama uji kompetensi ulang (UKU). Skenario awal, ujian ini digunakan untuk mengukur kemampuan guru yang sudah mendapat sertifikat pada periode 2006 sampai 2011. Total diperkirakan ada 1 juta lebih guru yang akan mengikuti ujian ini.

Awalnya kebijakan ujian ini cukup membuat guru resah, karena bagi yang dinyatakan tidak lulus tunjangan profesi pendidik (TPP) ditahan sementara. TPP baru akan dikucurkan lagi setelah guru yang bersangkutan lulus pelatihan lanjutan dan mampu memperbaiki kompetensinya.

Setelah menuai protes dari kalangan guru, kebijakan ujian ini lantas dirubah. Kemendikbud menyatakan jika ujian ini tidak ada pengaruhnya dengan pencairan TPP. Artinya, meskipun seorang guru tidak lulus ujian ini TPP tetap dikucurkan. Fungsi dari ujian ini hanya digunakan sebagai pemetaan kualitas guru bersertifikat yang ada di Indonesia.

“Alasan ini cukup janggal. Masak program sertifikasi yang sudah berjalan mulai 2006 lalu tidak menyisakan data kompetensi guru,” kata Sekertaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti. Perempuan yang juga menjadi guru itu menuturkan, jika memang digunakan untuk pemetaan, harusnya yang diuji itu adalah seluruh guru.

Selain itu, Retno juga mengatakan Kemendikbud telah melakukan kesalahan dalam menyusun rencana ujian ini. Retno menjelaskan, ujian ini hanya akan mengukur komptensi pegetahuan dan pedagogik (kependidikan) guru saja.

“Padahal kemampuan guru itu ada empat. Dua lainnya adalah kemampuan sosial dan kepribadian,” katanya. Retno menegaskan, Kemendikbud salah besar ketika ingin membuat peta kompetensi guru, tetapi indikator penyusunannya tidak komplit.

Alasan lain yang membuat guru keberatan adalah, pelaksanaan teknis UKG ini. Ujian yang akan diselenggarakan pada akhir Juli ini akan total menggunakan sistem online. Peserta ujian wajib duduk di depan komputer untuk menjawab soal ujian.

Padahal menurut Retno, banyak rekannya yang ada di pedalaman sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer. “Menghidupkan saja belum bisa,” katanya. Dengan sekian banyak kelemahan itu, Retno tidak bisa mencegah rekan-rekannya untuk mem-PTUN-kan Mendikbud.

“Sebelum benar-benar dijalankan, kita minta harus dievaluasi ulang,” tandasnya. Retno menegaskan jika praktek UKG ini bertentangan dengan Pasal 4 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Displin PNS. Dalam pasal tersebut dinyatakan dilarang ada kegiatan sewenang-wenang terhadap bahawan. “Dalam hal ini bawahan adalah guru,” ucap dia.

Sementara itu, Mendikbud Muhammad Nuh yang terancam di-PTUN-kan belum berkomentar banyak. Ketika dihubungi kemarin, dia mengaku sedang ada kegiatan di luar negeri. “Alhamdulillah saya sedang ada di Tokyo,” terang Nuh melalui pesan singkat. Sumber : JPNN

JAKARTA – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menggelar ujian pemetaan bagi para guru ditolak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Sebab, ujian pemetaan ini dianggap melanggar hukum

Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti mengatakan pihaknya kini mempersiapkan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Kemdikbud merealisasikan ujia pemetaan guru ini.  “Niat baik Kemdikbud untuk melakukan pengujian pemetaan ini tanpa dasar. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum, walau ujian tersebut tidak berpengaruh terhadap hak untuk mendapatkan tunjangan profesi uang akan diterima oleh guru. ” kata Retnodi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jumat (6/7).

Retno mengatakan bahwa pemerintah terkesan tidak serius dan kurang persiapan dalam mengurus pendidikan. Kata dia, hal ini tercermin dari perbedaan pendapat antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemdikbud, Syawal Gultom.

Awalnya Mendikbud mengatakan ujian pemetaan untuk guru bersertifikasi, dan berpengaruh pada pencabutan tunjangan profesi. Kemudian, Kepala BPSDMP-PMP mengatakan ujian ini bukan ujian ulang tapi untuk pemetaan dan berlaku untuk semua guru. Ini ketahuan sekali tak ada persiapan dan asal-asalan. Pikiran dasarnya memang untuk menindas guru,” tandasnya.

Dengan begitu, lanjut Retno, sudah jelas bahwa guru dijadikan kelinci percobaan dan dipermainkan. Hanya sesaat menikmati tunjangan profesi, bahkan tunjangan pun juga sering sekali tersendat. “Maka itu, dari awal FSGI dan seluruh jaringan organisasi guru kami di 14 daerah tetap menolak kebijakan ini. Selain itu, kami tetap mencoba membawa masalah ini ke PTUN,” jelas Retno.Sumber : jpnn)


Tebar Dakwah ….Cukup Klik Gambar

Download Doa Usai Shalat Fardhu (uji coba) file beda

Download Fatwa MUI


Download yg lainh di http://www.mui.or.id/index.php/fatwa-mui.html

Wakaf Al-Qur’an

Pengingat Hari ini

Marhaban Yaa Ramadan Mari kita isi bulan Ramadhan 1433 H dengan kegiatan yang penuh dengan amal ibadah untuk meraih insan yang fitri, serta mutaqin di akhir Ramadan

Translate to your language

Radio Online

Kajian.Net

Selamat

Daftar Isi

Slogan

Marquee Tag - http://www.marqueetextlive.com

doctor ratings" Jika kejujuran kita miliki ..Kebenaran pasti menang..Kebatilan pasti Tumbang"

IP

IP

Blog Stats

  • 1.795.341 hits

Pengunjung dari ……

free counters

Arsip Tulisan

Peta Visitor

Majalah berilmu sebelum beramal dan berdakwahatau versi cetak "Cukup Berlangganan"

Link Gambar

Admin

Image by FlamingText.com

Pingin klik sajaFlamingText.com

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Hidayatullah.com

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Quick Counter

HTML hit counter - Quick-counter.net

Do’a Selepas Shalat

Iklan